PPKD

APA ITU POKOK PIKIRAN ?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pokok Pikiran diartikan sebagai asas, dasar, atau intisari dari sebuah pikiran atau gagasan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok. Dalam hal ini, pokok pikiran menjadi acuan dasar terbentuknya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang dihasilkan melalui berbagai macam tahap, yaitu:

 

    1. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN /KOTAMengacu pada UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya (BAB I, Pasal 1, pt 9). Dalam bahasa yang lebih sederhana, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah sebuah pokok pikiran yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota. Hasil bahasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen hasil diskusi dan tukar pikiran terhadap berbagai permasalahan dan solusi yang dihadapi di suatu daerah. Adapun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota antara lain berdasarkan BAB I, Pasal 11, ayat 2 UU tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi identifikasi perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan setempat; SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; sarana dan prasarana kebudayaan; potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
    2. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI Setelah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota selesai, dokumen tersebut kemudian dibawa ke tingkat provinsi untuk dibahas dan disusun menjadi Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi. Adapun tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi adalah Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat di dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota (BAB I, Pasal 12, ayat 1). Adapun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, berdasarkan BAB 1, Pasal 12, ayat 2 dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; identifikasi perkembangan terkini dari Objek Pemajuan Kebudayaan provinsi; identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan provinsi; sarana dan prasarana kebudayaan provinsi; identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; serta analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan provinsi. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
    3. Strategi KebudayaanTahap selanjutnya setelah penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi di seluruh Indonesia selesai, adalah penyusunan Strategi Kebudayaan. Dalam pembahasan BAB I Pasal 13 ayat 1, Strategi Kebudayaan ini disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan. Adapun isi bahasan dalam Strategi Kebudayaan meliputi abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan Indonesia lainnya; visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan; isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian.
    4. RENCANA INDUK PEMAJUAN KEBUDAYAAN Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah tahap akhir dari penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan yang diawali dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, hingga Strategi Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait (BAB I, Pasal 14, ayat 1). Adapun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi 5 poin penting, yaitu: visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; tujuan dan sasaran; perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian (BAB I, Pasal 14, ayat 2). Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

     

     

    Dokumen-dokumen petunjuk teknis PPKD, Glosarium dan Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dapat diunduh